Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) dari pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, Erick Thohir, dengan tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, masa jabatannya hanya akan berlangsung selama 2 tahun.
Isu ini muncul setelah beberapa pihak menginterpretasikan pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa jika dirinya terpilih, maka akan menjadi presiden yang paling singkat dalam sejarah. Pernyataan ini kemudian dikaitkan dengan kemungkinan Prabowo hanya menjabat selama 2 tahun.
Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Dia menyebutkan bahwa periode kepemimpinan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun.
Selain itu, Erick juga menekankan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi terhadap negara dan bangsa. Maka dari itu, jika Prabowo terpilih menjadi presiden, ia akan menjalankan tugasnya selama masa jabatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Erick juga menambahkan bahwa isu ini tidaklah relevan dan hanya merupakan upaya untuk memanipulasi opini publik. Ia berharap agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar seperti ini.
Isu-isu yang berkembang di tengah kampanye pilpres seringkali menjadi bahan perdebatan dan kontroversi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu mencari informasi yang akurat dan berimbang sebelum membuat keputusan politik.
Pemilihan presiden adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar. Ketua TKN, Erick Thohir, mengingatkan masyarakat untuk tetap fokus pada visi, program, dan rekam jejak calon presiden dalam menentukan pilihan mereka.
Dalam konteks isu Prabowo hanya menjabat 2 tahun, Erick Thohir dengan tegas membantahnya dan menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Masyarakat diharapkan untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar dan mencari informasi yang akurat sebelum membuat keputusan politik.